Sabtu, 07 November 2020

BLT UMKM Rp2,4 Juta untuk 12 Juta UKM Diperpanjang Hingga 2021, Segera Daftar Syaratnya Mudah

Info Desa Kabupaten Bogor - Program bantuan langsung tunai (BLT) UMKM atau Banpres Produktif sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro (UKM) direncanakan akan diperpanjang Kemenkop UKM hingga tahun 2021.

Perpanjangan program subsidi ini merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19.

Jika anda ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BLT UMKM anda bisa mendaftarkan diri anda dan usaha anda ke Dinas Koperasi di kabupaten/kota masing-masing karena daftar online sudah ditutup.

Dikutip Ringtimes Bali dari laman Kemenkop UKM, Minggu 27 September 2020 para penerima bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) UMKM untuk permodalan usaha ini akan diberitahu melalui sebuah pesan singkat (SMS) jika dia penerima bantuan tersebut.

SMS ini, lanjut keterangan tersebut, akan disampaikan oleh bank penyalur bantuan. Adapun bank penyalur bantuan BLT UMKM adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri Syariah.

BLT UMKM senilai Rp2,4 juta ini akan diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM yang sudah memenuhi syarat.

Setelah menerima SMS dari bank, penerima bantuan BLT UMKM harus melakukan verifikasi dan memastikan telah memenuhi persyaratan.

Untuk diketahui, total Bantuan Presiden untuk Usaha Mikroatau BLT UMKM yang telah disalurkan sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 telah mencapai lebih dari Rp13 triliun atau 61% dari target penyaluran di tahap awal.

Pemerintah mengukur 12 juta pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan ini hingga akhir tahun. Masing-masing penerima mendapatkan hibah sebesar Rp2,4 juta.

Syarat mendapatkan bantuan BLT UMKM:

-warga negara Indonesia

-Mempunya nomor induk kependudukan (NIK)

- Memiliki Usaha Mikro

- Bukan ASN, TNI / Polri serta pegawai / BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP domisili usaha

Yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Kemudian bagaimana cara mengakses Banpres Produktif untuk usaha mikro:

Warga yang ingin mendapatkan bantuan ini biasanya diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro antara lain:

- Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

- Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum

- Kementerian / Lembaga

- Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK

Kemudian Anda bisa memasukkan data masing-masing kepada pengusul dengan syarat sebagai berikut:

- Nomor induk kependudukan (NIK)

- Nama lengkap

- Alamat tempat tinggal sesuai KTP

- Bidang usaha

- Nomor telepon

Nah, tertarik untuk mendaftar segera ke Dinas Koperasi di amasing- kota / kabupaten anda karena BLT UMKM atau Banpres ini rencananya akan diperpanjang hingga 2021. Semoga berhasil.


Editor: Putra Jaya Sukma

Sumber: KemenkopUKM

Kamis, 05 November 2020

Tak Harus Punya Rekening BRI, BLT UMKM Rp2,4 Juta Bisa Cair, Ini Cara Daftar dan Cek BPUM Pakai KTP

Info Desa Kabupaten BogorTanpa nomor rekening Bank BRI, pelaku usaha mikro masih bisa dapat BLT UMKM program BPUM Rp2,4 juta.

BLT UMKM program BPUM masih bisa cair ke kantong penerima meski tidak punya rekening BRI.

Simak cara daftar BLT UMKM program BPUM tanpa harus punya rekening BRI berikut ini.

Pendaftaran BLT UMKM masih dibuka hingga saat ini.

Pelaku usaha mikor menjadi sasaran dari penyaluran BLT UMKM program BPUM ini.

Dana hibah Rp2,4 juta akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang diinyatakan sebagai penerima.

Pendaftaran BLT UMKM bisa dilakukan secara offline di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat dengan membawa berkas sebagai berikut.


1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Data nama lengkap

3. Data alamat tempat tinggal sesuai KTP

4. Data bidang usaha

5. Nomor HP


Sebelum melakukan pendaftaran BLT UMKM, pendaftar harus memenuhi kriteria berikut ini.


1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Setelah melakukan pendaftaran BLT UMKM program BPUM, peserta yang lolos akan dapat pemberitahuan SMS dari Bank BRI.

Pelaku usaha mikro juga bisa cek BLT UMKM via Eform BRI di eform.bri.co.id/bpum, caranya sebagai berikut.

2. Masukkan nomor KTP dan Kode Verifikasi

3. Klik ‘Proses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak

4. Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Apabila penerima BLT UMKM program BPUM belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri).


Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : Komenkop

Minggu, 01 November 2020

Pinjaman 25-50Jt KUR tanpa anggunan, Petani Makin Minati

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan petani. Hal ini pula yang menyebabkan KUR makin diminati, salah satunya oleh petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu dikemukakan Uju Juandi dan anggota Kelompok Tani Sinar Fauzan, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Menurut Uju, para petani anggota kelompok banyak yang mengambil pinjaman KUR, khususnya untuk modal awal usahatani. Pengembaliannya diharapkan juga cukup lancar.

“Alhamdulillah program KUR ini sangat membantu petani, khususnya dalam menyediakan permodalan di awal usahatani, yaitu biaya pengolahan tanah dan penanaman,” ujar Uju Juandi, yang sekaligus menjabat Collector Agent (CA) dari Kelompok Tani Sinar Fauzan.

Uju menuturkan, kelompoknya telah memanfaatkan dana KUR sejak tahun 2017. Dia mengakui, untuk pengembaliannya cukup lancar. Ini berkat dirinya selalu mensosialisasi dan berkoordinasi dengan anggota kelompok tani yang berjumlah 95 orang.

“Saya selalu menekankan kepada anggota bahwa dana yang disalurkan adalah dana yang wajib dikembalikan,” ungkapnya.

Namun, dia menyayangkan, KUR pada tahun 2020 ini agak sulit pencairannya. Kalau dulu, 1 sampai 2 minggu sudah cair. Saat ini, 1 bulan sejak pengajuan, baru dilaksanakan akad.

“Memang petani senang dengan adanya penurunan suku bunga menjadi 6%, namun kami berharap pencairannya bisa lebih dipermudah, khususnya waktu pencairan bisa dipercepat,” harapnya.

Penyaluran Lancar

Sementara, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut Dudung Sumirat optimis serapan dana KUR di Kabupaten Garut bisa terealisasi 100% dari target.

Menurut dia, sebanyak 10% petani tanaman pangan di Kabupaten Garut sudah ikut program KUR. “Potensi lahan tanaman pangan di Kabupaten Garut cukup luas, yaitu 42.663 hektare (ha) untuk padi,  jagung 186.000 ha, dan kedelai 8.000 ha. Diharapkan penyaluran KUR tahun 2020 dapat mencapai target 100%,” ungkap Dudung.

Optimisme Dudung sangat beralasan karena sejak tahun 2018 penyaluran dan pengembalian dana KUR cukup lancar. Dana KUR tanaman pangan yang sudah tersalur tahun 2018 sebesar Rp19  miliar. Untuk tahun 2019 sebesar Rp20 miliar, dan tahun 2020 baru terealisasi sebesar Rp1,4 miliar dari target Rp50 miliar untuk tanaman pangan.

Dudung optimis, dengan hasrat yang tinggi petani Garut bisa memanfaatkan dana KUR ini dengan optimal, sehingga realisasi dapat terserap 100%. Permasalahan pengembalian pun dari petani diharapkan dapat diatasi dengan melihat pengalaman tahun 2018 dan 2019.

Salah satu kecamatan yang cukup besar menerima dana KUR adalah Kecamatan Banyuresmi. Endra, Kepala UPTD Kecamatan Banyuresmi mengatakan, alokasi dana KUR tahun 2020 di Kecamatan Banyuresmi sebesar Rp10 miliar.

Turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi angin segar bagi petani. Pasalnya, KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy Edhy menerangkan, petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan (panen).

“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 6% per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp50 juta. “Tahun sebelumnya bunga KUR 7%-8%, tapi sekarang menjadi 6%. Ini pasti tidak akan memberatkan petani,” katanya.

Kejar Serapkan

Kementan sendiri terus berupaya meningkatkan serapan KUR di kalangan petani. Pasalnya, KUR pertanian dinilai sangat produktif, terutama untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Indah Megawati mengatakan, salah satu strategi peningkatan penyerapan KUR pertanian adalah dengan mendorong pemanfaatan di sektor hilir.

“Kami mendorong pemanfaatan KUR untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan),” ujar Indah dalam acara Sosialisasi Percepatan dan Penyaluran KUR di Soreang, Bandung, pekan lalu.

Menurut Indah, selama ini pemanfaatan KUR pertanian memang masih terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal, KUR pertanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon Rp5-50 juta.

Sektor hulu, kata Indah, selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian Alsintan.

“Plafon Rp500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli. Selain itu, bunganya tetap hanya 6%,” katanya.

Terkait alokasi sendiri, lanjut Indah, tahun ini pemerintah menyediakan dana KUR sampai Rp50 triliun untuk pertanian. Dengan strategi yang sudah diterapkan, saat ini sudah terserap Rp6 triliun.

Dia menyebutkan, Jawa Barat alokasi KUR pertanian mencapai Rp1 triliun. Dari jumlah tersebut sudah terserap Rp500 miliar. Target setiap provinsi mendapat Rp1 triliun untuk KUR di sektor pertanian.

Indah mengatakan, pada saat ini, pihaknya terus melaksanakan sosialisasi percepatan KUR. Dengan tambahan dana senilai Rp50 triliun di sektor pertanian, anggaran KUR meningkat menjadi Rp190 triliun dari Rp140 triliun.

KUR ini diarahkan untuk pembelian alat pertanian. Sehingga, kredit yang dipinjam oleh petani betul-betul bisa digunakan hal produktif. Pasalnya, serapan KUR di sektor pertanian sangat rendah.

Untuk mempercepat penyerapaan KUR, Kementan akhirnya memilih mengandalkan strategi sendiri. Salah satunya, melakukan pendampingan kepada petani dengan berbagai pihak. Mulai dari konsultan pembiayaan, klinik agrobisnis dan lainnya.

Untuk mendapatkan KUR pertanian pun syaratnya cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking.

“Besaran pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta per orang. Tidak ada agunan dengan hanya 6% per tahun. Penyaluran KUR ini bekerja sama dengan bank milik BUMN,” tegasnya.

Meski begitu, KUR bukanlah bantuan atau subsidi dari pemerintah. Sehingga, dia menekankan agar nasabah KUR pertanian tetap membayar pinjaman. Jangan seperti KUR yang banyak macetnya. Ketua Tim Percepatan Penyaluran KUR Gus Rohim menyampaikan, dengan percepatan penyaluran KUR akan mempercepat produksi komoditi pertanian. Sehingga diyakini tidak sampai 5 tahun Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian. 

Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : agroindonesia.co.id

Sabtu, 24 Oktober 2020

Belum Ada Rekening BRI Tapi Punya KTP? Tenang, Masih Bisa Dapat BLT UMKM Banpres BPUM RP 2,4 Juta

INFO DESA KABUPATEN BOGOR – Jika belum punya rekening BRI tetapi punya KTP tetap bisa mendapatkan BLT UMKM Banpres BPUM Rp 2,4 juta.

Dana BLT UMKM Banpres BPUM tetap bisa didapat pelaku usaha kecil menengah meskipun belum memiliki rekening Bank BRI.

KTP menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendaftar BLT UMKM Banpres BPUM dengan nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Kabar baiknya, program BLT untuk pelaku usaha kecil menengah ini termasuk dalam daftar bantuan sosial yang diperpanjang hingga tahun depan.

Kesempatan masih terbuka, cek persyaratan, cara daftar, hingga cara cek penerima BLT UMKM Banpres BPUM.

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop  UKM No. 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, pendaftaran program BPUM diperpanjang hingga akhir November mendatang.

Syarat yang harus dipenuhi agar pelaku UMKM bisa mendapatkan tambahan modal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Berikut persyaratannya :

1. Warga negara Indonesia

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)

4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR)

5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara offline  dengan mendatangi dinas koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten /kota masing-masing.

Pendaftar yang belum memiliki rekening bank akan dibuatkan rekening setelah dinyatakan sebagai penerima.

Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha kecil menengah dapat melakukan pengecekan perihal dirinya mendapat bantuan atau tidak.


Berikut cara termudah untuk mengecek BLT UMKM Program BPUM di Bank BRI.

1. Buka browser lalu login ke eform.bri.co.id/bpum

2. nomor KTP dan kode verifikasi

3. KlikProses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa hibah dana sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan selama satu kali.

Sumber: Bank BRI dan Kemenkop UKM

Minggu, 18 Oktober 2020

Segera Daftar! BLT UMKM Tahap 2 Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Berikut Cara Mendapatkannya

 

infodesa.kabupatenbogor.com - BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 dibuka pada 13 Oktober 2020, pendaftaran dapat dilaksanakan di kota/kabupaten masing-masing hingga 25 November 2020.

Hingga kini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan 5,6 juta pelaku usaha mikro telah menerima Bantuan Presiden (Banpres) UMKM dengan total senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman sebagaimana FIXINDONESIA kutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Setelah 5,6 juta pengusaha mikro menerima Banpres ini, kuota penerima Banpres UMKM sebesar Rp2,4 juta ini akan ditambah.

Dari tahap awal sebanyak 9,1 juta UMKM, naik menjadi 12 juta, dan terakhir diusulkan kembali menjadi 15 juta pelaku UMKM.

"Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi maka kami usulkan target penerima ditingkatkan menjadi 15 juta, mungkin bisa lebih," kata dia.

Sebagai informasi, program Banpres UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM. Banpes ini ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan terdampak pandemi Covid-19.

Banpres ini akan disalurkan langsung ke rekening pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dalam satu kali transfer.

Akan tetapi hingga kini, pendaftaran Banpres Produktif BLT UMKM ini hanya bisa dilakukan secara offline melalui Dinas Koperasi di kota/kabupaten masing-masing.

Adapun persyaratan mendaftar Banpres Produktif BLT UMKM Rp2,4 juta, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai NIK dan KTP
3. Memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain)
4. Bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD
5. Tidak memiliki kredit di bank
6. Memiliki Saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta
7. Wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pemilik usaha yang tidak sesuai dengan domisilinya

Sesudah mengisi dan menyertakan dokumen di atas, pihak Dinas Koperasi akan langsung menyerahkan data tersebut ke Kemenkop UKM. Kemudian, tim verifikator Kemenkop UKM menentukan kelayakan untuk mendapat bantuan ini.

Meskipun pendaftaran tahap 2 masih dibuka, tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah pendaftaran sudah dihentikan dengan alasan kuota sudah terpenuhi.

Untuk lebih jelas, pendaftar bisa segera mengecek ke Dinas Koperasi setempat karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.

Sumber : Kemenkop UKM

Minggu, 11 Oktober 2020

Bersiaplah, Tahap 2 Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Akan Segera Disalurkan Minggu Ini

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah telah meluncurkan beberapa bantuan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) agar bisa kembali berusaha di tengah pandemi.

Salah satu bantuannya yaitu Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro.

Program bantuan presiden produktif alias bantuan langsung tunai (BLT) Rp 2,4 juta kepada para penguha mikro tahap kedua akan disalurkan pekan ini.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penyaluran BLT UMKM tahap satu hampir 100 persen dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan.

Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.

“Kita akan masuk tahap berikutnya, penambahan menjadi 12 juta pelaku Usaha Mikro yang akan menerima program Banpres ini,” kata Teten dalam siaran pers yang dikutip Kamis (8/10/2020).

Menurut Teten, pada pekan ini penambahan tahap kedua BLT UMKM ini akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro.

Dengan begitu, total penyaluran yang akan diberikan adalah sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.

“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta (bantuan) ada 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” jelas dia.

Awalnya pemerintah menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta tersebut. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan 3 juta pengusaha mikro agar mendapatkan banpres produktif ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya siap membantu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mengawal program tersebut.

“Yang kami lakukan untuk Banpres ini adalah mulai dari proses input data agar tepat sasaran. KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data. Juga memantau input data, serta penyaluran bantuan,” ujar dia.

Terkait hal itu pihaknya menyediakan saluran untuk menampung keluhan dari masyarakat terkait BLT UMKM Rp 2,4 juta ini melalui jaga.go.id.

Menurut Ghufron, pihaknya akan melakukan pengawasan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.

Sebelumnya, pihaknya juga telah membantu pengawasan untuk mendistribusikan program ini, dalam tahap pertama yang menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro yang diberikan bantuan.

Jangan Kaget Terima SMS dari BRI Saldo Masuk Rp 2,4 Juta Bantuan Pemerintah, Ini Petunjuk Pencairan Menurut Pihak Bank

INFO DESA KABUPATEN BOGOR-Bantuan pemeritah atau BLT masih terus disalurkan lewat bank pelat merah atau bank swasta.

Jadi, jangan kaget terima SMS dari Bank BRI atau bank lain saldo masuk Rp 2,4 juta bantuan pemerintah, agar gak bingung ikuti pentunjuk pencairannya.

Bantuan pemerintah atau bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada pelaku usaha atau disebut Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 17 Agustus 2020 lalu.

Tapi, masih ada yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan pemberitahuan dari bank mengenai bantuan tersebut.

Seperti pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial.

“Lur ini apa dana UMKM itu ya ? Mohon pencerahannya dong kalau cara pencairannya gimana ya kalau ke Bank ?? Dicek di atm saldo gk masuk atm,, makasih sebelum e,” tulis akun Phiphidtz Chie Juttex dalam Grup Sukoharjo Makmur.

Ia juga melampirkan tangkapan layar pesan dari "BANK- BRI” yang memberitahukan mengenai adanya transfer Rp 2.400.000.

Apa yang harus dilakukan saat mendapatkan pemberitahuan soal bantuan UMKM ini?

Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto, menjelaskan, pesan yang diterima itu adalah notifikasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Jika menerima pesan seperti itu, maka penerima bisa mendatangi Kantor BRI terdekat.

“Penerima bantuan bisa mendatangi kantor BRI terdekat dan wajib melengkapi dokumen-dokumen pelengkap sebagai dasar untuk pencairan,” kata Aestika, saat dihubungi Kompas.com Sabtu (26/9/2020).

Untuk menghindari adanya SMS penipuan yang mengatasnamakan BRI, ia menekankan, proses pencairan bantuan tersebut gratis.

Tak ada pungutan biaya apa pun.

Selain itu, mereka yang mendapatkan notifikasi hanya datang ke Bank BRI dan bukan ke tempat lain.

Adapun dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan, berikut yang harus dibawa:

1. Buku tabungan
2. Kartu ATM dan identitas diri
3. Penerima BPUM juga harus melengkapi dokumen terdiri dari: Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan atau Kuasa Penerima dana BPUM.

Seperti diberitakan sebelumnya, tujuan pemberitan bantuan ini untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona.

Total, ada sebanyak 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

BanPres diberikan kepada para pelaku UMKM yang terdaftar pada dinas koperasi dan memenuhi sejumlah kriteria.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM agar mendapat bantuan modal.

Berikut syaratnya:

1. Pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (KTP)
3. Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
4. Bukan ASN, TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
5. Pengusulan dilakukan lembaga pengusul yang diberi wewenang.

Kemudian, data diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

Selain memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga kasih bantuan kepada karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan pemerintah juga diberikan lewat Kartu Prakerja Rp 3,55 juta kepada warga yang berumur 18 tahun tidak sedang sekolah dan tidak kuliah. 

Selain itu ada bantuan kredit tanpa bunga yang diberikan kepada karyawan yang terkena PHK dan ibu rumah tangga.

© Copyright 2019 UMKM KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved