Rabu, 05 Mei 2021

Siap siap bagi pelaku UMKM akan di cairkan lagi

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Pemerintah akan melanjutkan pencairan BLT UMKM 2021. Pencairan tahap kedua akan dilakukan awal Mei 2021 mendatang kepada 3 juta penerima.

Sebagai informasi, bagi mereka yang belum mendapatkan BLT UMKM pada tahun lalu, kini proses pengusulan BLT UMKM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM bagian Deputi Bidang Usaha Mikro.

Jika sudah dinyatakan sebagai penerima, pelaku usaha mikro akan menerima informasi notifikasi dari lembaga penyalur melalui pesan teks seperti whatsapp atau panggilan telepon.

"Setelah mendapat informasi, penerima dapat mendatangi lembaga penyalur dengan membawa dokumen e-KTP; fotokopi NIB atau SKU; kartu keluarga," tulis akun Instagram @kemenkopukm yang dikutip Okezone, Rabu (21/4/2021).

Kemudian, tahapannya ialah mengkonfirmasi dan menandatangani pertanggungjawaban mutlak sebagai penerima BLT UMKM.

"Setelah verifikasi dokumen dan data, bank penyalur akan mencairkan dana BLT sebesar Rp1,2 juta secara langsung dan sekaligus," sambungnya.

Kamis, 03 Desember 2020

Ini Bantuan Pemerintah yang Diperpanjang Hingga 2021, Salah Satunya UMKM BPUM

Kabupaten Bogor - Pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan selama pandemi Covid-19.

Ada berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ekonominya terdampak.

Bantuan tersebut diantaranya BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja hingga BST.

Kabar baiknya ada beberapa bantuan pemerintah yang bakal diperpanjang hingga 2021, seperti BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST.

Bantuan itu dikatakan berhasil menunjang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jutaan peserta atau masyarakat berhasil mendapatkan Bantuan tersebut.

Meski ada kuota dari setiap bantuan, kabar baiknya BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang hingga 2021, sebagaimana diberitakan Kabupaten Bogor, "Kabar Baik, 4 Bantuan Diperpanjang 2021 BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST".

Hal ini betul-betul serius dilakukan dengan diperkuatnya RAPBN yang menganggarkan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun 2021.

Alasan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang adalah untuk menanggulangi Covid-19. Pasalnya belum ada jaminan tahun 2021 Covid-19 sudah hilang di Indonesia.

Menteri BUMN, Erick Tohir mengatakan, RAPBN 2021 pemerintah berencana mengalokasikan Rp 419,31 triliun untuk program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.

"Sejauh ini kita patut bersyukur negara mampu memberikan bantuan ke masyarakat, bantuan tersebut seimbang dengan penaggulangan Covid-19. Bantuan presiden bantuan produk usaha mikro berjalan sangat baik tentu ini yang akan dilanjutkan di tahun 2021,"

Berikut 4 Bantuan yang diwacanakan akan diperpanjang di tahun 2021 :

1. BLT Subsidi Gaji/Upah (BSU)

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu.

2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dibuat pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta, dan insentif Rp 600 ribu per bulan.

3. BLT UMKM (BPUM)

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

4. BLT PKH Rp 500 Ribu per KK

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau bansos Rp 500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp 500.000 ( BLT Rp 500.000).

Bagi anda yang belum mendapatkan BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun depan merupakan kesempatan. Segera daftarkan diri anda agar berkesempatan menerima BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.*** (Putra Jaya Sukma)

Sabtu, 24 Oktober 2020

Belum Ada Rekening BRI Tapi Punya KTP? Tenang, Masih Bisa Dapat BLT UMKM Banpres BPUM RP 2,4 Juta

INFO DESA KABUPATEN BOGOR – Jika belum punya rekening BRI tetapi punya KTP tetap bisa mendapatkan BLT UMKM Banpres BPUM Rp 2,4 juta.

Dana BLT UMKM Banpres BPUM tetap bisa didapat pelaku usaha kecil menengah meskipun belum memiliki rekening Bank BRI.

KTP menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendaftar BLT UMKM Banpres BPUM dengan nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Kabar baiknya, program BLT untuk pelaku usaha kecil menengah ini termasuk dalam daftar bantuan sosial yang diperpanjang hingga tahun depan.

Kesempatan masih terbuka, cek persyaratan, cara daftar, hingga cara cek penerima BLT UMKM Banpres BPUM.

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop  UKM No. 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, pendaftaran program BPUM diperpanjang hingga akhir November mendatang.

Syarat yang harus dipenuhi agar pelaku UMKM bisa mendapatkan tambahan modal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Berikut persyaratannya :

1. Warga negara Indonesia

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)

4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR)

5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.

6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara offline  dengan mendatangi dinas koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten /kota masing-masing.

Pendaftar yang belum memiliki rekening bank akan dibuatkan rekening setelah dinyatakan sebagai penerima.

Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha kecil menengah dapat melakukan pengecekan perihal dirinya mendapat bantuan atau tidak.


Berikut cara termudah untuk mengecek BLT UMKM Program BPUM di Bank BRI.

1. Buka browser lalu login ke eform.bri.co.id/bpum

2. nomor KTP dan kode verifikasi

3. KlikProses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa hibah dana sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan selama satu kali.

Sumber: Bank BRI dan Kemenkop UKM

Minggu, 18 Oktober 2020

Segera Daftar! BLT UMKM Tahap 2 Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Berikut Cara Mendapatkannya

 

infodesa.kabupatenbogor.com - BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 2 dibuka pada 13 Oktober 2020, pendaftaran dapat dilaksanakan di kota/kabupaten masing-masing hingga 25 November 2020.

Hingga kini, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan 5,6 juta pelaku usaha mikro telah menerima Bantuan Presiden (Banpres) UMKM dengan total senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman sebagaimana FIXINDONESIA kutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Setelah 5,6 juta pengusaha mikro menerima Banpres ini, kuota penerima Banpres UMKM sebesar Rp2,4 juta ini akan ditambah.

Dari tahap awal sebanyak 9,1 juta UMKM, naik menjadi 12 juta, dan terakhir diusulkan kembali menjadi 15 juta pelaku UMKM.

"Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi maka kami usulkan target penerima ditingkatkan menjadi 15 juta, mungkin bisa lebih," kata dia.

Sebagai informasi, program Banpres UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui Kemenkop UKM. Banpes ini ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan terdampak pandemi Covid-19.

Banpres ini akan disalurkan langsung ke rekening pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta dalam satu kali transfer.

Akan tetapi hingga kini, pendaftaran Banpres Produktif BLT UMKM ini hanya bisa dilakukan secara offline melalui Dinas Koperasi di kota/kabupaten masing-masing.

Adapun persyaratan mendaftar Banpres Produktif BLT UMKM Rp2,4 juta, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai NIK dan KTP
3. Memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain)
4. Bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD
5. Tidak memiliki kredit di bank
6. Memiliki Saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta
7. Wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pemilik usaha yang tidak sesuai dengan domisilinya

Sesudah mengisi dan menyertakan dokumen di atas, pihak Dinas Koperasi akan langsung menyerahkan data tersebut ke Kemenkop UKM. Kemudian, tim verifikator Kemenkop UKM menentukan kelayakan untuk mendapat bantuan ini.

Meskipun pendaftaran tahap 2 masih dibuka, tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah pendaftaran sudah dihentikan dengan alasan kuota sudah terpenuhi.

Untuk lebih jelas, pendaftar bisa segera mengecek ke Dinas Koperasi setempat karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.

Sumber : Kemenkop UKM

Minggu, 11 Oktober 2020

Bersiaplah, Tahap 2 Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Akan Segera Disalurkan Minggu Ini

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah telah meluncurkan beberapa bantuan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) agar bisa kembali berusaha di tengah pandemi.

Salah satu bantuannya yaitu Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro.

Program bantuan presiden produktif alias bantuan langsung tunai (BLT) Rp 2,4 juta kepada para penguha mikro tahap kedua akan disalurkan pekan ini.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, penyaluran BLT UMKM tahap satu hampir 100 persen dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan.

Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.

“Kita akan masuk tahap berikutnya, penambahan menjadi 12 juta pelaku Usaha Mikro yang akan menerima program Banpres ini,” kata Teten dalam siaran pers yang dikutip Kamis (8/10/2020).

Menurut Teten, pada pekan ini penambahan tahap kedua BLT UMKM ini akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro.

Dengan begitu, total penyaluran yang akan diberikan adalah sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.

“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta (bantuan) ada 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” jelas dia.

Awalnya pemerintah menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta tersebut. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tambahan 3 juta pengusaha mikro agar mendapatkan banpres produktif ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya siap membantu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mengawal program tersebut.

“Yang kami lakukan untuk Banpres ini adalah mulai dari proses input data agar tepat sasaran. KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data. Juga memantau input data, serta penyaluran bantuan,” ujar dia.

Terkait hal itu pihaknya menyediakan saluran untuk menampung keluhan dari masyarakat terkait BLT UMKM Rp 2,4 juta ini melalui jaga.go.id.

Menurut Ghufron, pihaknya akan melakukan pengawasan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.

Sebelumnya, pihaknya juga telah membantu pengawasan untuk mendistribusikan program ini, dalam tahap pertama yang menargetkan 9,1 juta pengusaha mikro yang diberikan bantuan.

Jangan Kaget Terima SMS dari BRI Saldo Masuk Rp 2,4 Juta Bantuan Pemerintah, Ini Petunjuk Pencairan Menurut Pihak Bank

INFO DESA KABUPATEN BOGOR-Bantuan pemeritah atau BLT masih terus disalurkan lewat bank pelat merah atau bank swasta.

Jadi, jangan kaget terima SMS dari Bank BRI atau bank lain saldo masuk Rp 2,4 juta bantuan pemerintah, agar gak bingung ikuti pentunjuk pencairannya.

Bantuan pemerintah atau bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada pelaku usaha atau disebut Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 17 Agustus 2020 lalu.

Tapi, masih ada yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan pemberitahuan dari bank mengenai bantuan tersebut.

Seperti pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial.

“Lur ini apa dana UMKM itu ya ? Mohon pencerahannya dong kalau cara pencairannya gimana ya kalau ke Bank ?? Dicek di atm saldo gk masuk atm,, makasih sebelum e,” tulis akun Phiphidtz Chie Juttex dalam Grup Sukoharjo Makmur.

Ia juga melampirkan tangkapan layar pesan dari "BANK- BRI” yang memberitahukan mengenai adanya transfer Rp 2.400.000.

Apa yang harus dilakukan saat mendapatkan pemberitahuan soal bantuan UMKM ini?

Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto, menjelaskan, pesan yang diterima itu adalah notifikasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Jika menerima pesan seperti itu, maka penerima bisa mendatangi Kantor BRI terdekat.

“Penerima bantuan bisa mendatangi kantor BRI terdekat dan wajib melengkapi dokumen-dokumen pelengkap sebagai dasar untuk pencairan,” kata Aestika, saat dihubungi Kompas.com Sabtu (26/9/2020).

Untuk menghindari adanya SMS penipuan yang mengatasnamakan BRI, ia menekankan, proses pencairan bantuan tersebut gratis.

Tak ada pungutan biaya apa pun.

Selain itu, mereka yang mendapatkan notifikasi hanya datang ke Bank BRI dan bukan ke tempat lain.

Adapun dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan, berikut yang harus dibawa:

1. Buku tabungan
2. Kartu ATM dan identitas diri
3. Penerima BPUM juga harus melengkapi dokumen terdiri dari: Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan atau Kuasa Penerima dana BPUM.

Seperti diberitakan sebelumnya, tujuan pemberitan bantuan ini untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona.

Total, ada sebanyak 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

BanPres diberikan kepada para pelaku UMKM yang terdaftar pada dinas koperasi dan memenuhi sejumlah kriteria.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM agar mendapat bantuan modal.

Berikut syaratnya:

1. Pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (KTP)
3. Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
4. Bukan ASN, TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
5. Pengusulan dilakukan lembaga pengusul yang diberi wewenang.

Kemudian, data diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

Selain memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga kasih bantuan kepada karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan pemerintah juga diberikan lewat Kartu Prakerja Rp 3,55 juta kepada warga yang berumur 18 tahun tidak sedang sekolah dan tidak kuliah. 

Selain itu ada bantuan kredit tanpa bunga yang diberikan kepada karyawan yang terkena PHK dan ibu rumah tangga.

Selasa, 29 September 2020

Pendaftaran Sempat Ditutup, Kuota BLT UMKM Rp2,4 Juta Masih Terbuka, Pemkot Bogor: Datang Saja Sini

BOGOR - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat masih menampung data masyarakat yang ini mendapatkan bantuan BLT UMKM Rp2,4 juta, meskipun sempat telah ditutup pada Jumat, 18 September 2020.

"Masih pada datang walaupun sudah ditutup, datang saja ke sini," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Samson Purba, saat dihubungi IsuBogor.com, Selasa 29 September 2020.

Samson mengatakan sebenarnya, Kota Bogor telah mengirimkan data pendaftar sekitar 29.800 pelaku usaha per Jumat, 18 September 2020.

Namun antusias warga memingkat sehingga dinasnya tidak berhenti didatangi pendaftar setiap harinya, meski pendaftaran secara resminya telah ditutup.

Dengan adanya persyaratan yang dipermudah Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu hanya KTP, tidak memerlukan surat keterangan usaha (SKU), masyarkat tambah banyak yang daftar.

Samson berjanji, data yang terkumpul selama jeda penutupan pendaftaran resmi di dinasnya, akan segera dikirim ke Kementerian Koperasi dan UMKM begitu ada kesempatan.

Antara, pada Kamis, 10 September, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pencairan bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro Rp2,4 juta hingga saat ini telah menjangkau 5,6 juta pelaku usaha mikro terdampak COVID-19 dengan total bantuan senilai Rp13,4 triliun.

"Bantuan ini telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp13,4 triliun," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman saat membuka Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Yogyakarta, Kamis.


Sumber : isubogor.com



Selasa, 03 Desember 2019

BOLING DI CILEUNGSI, ADE YASIN JANJI AWASI PELAYANAN PASIEN BPJS DI RS NEGERI DAN SWASTA

KabupatenBogor.com-Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam program Rebo Keliling (Boling) di lapangan Gor Mini Desa Limusnunggal, Rabu 23/1.
Acara yang diawali dengan penanaman pohon oleh Bupati Bogor dilanjutkan dengan menemui sejumlah pelaku UMKM dan masyarakat Cileungsi. Di hadapan Bupati, Camat Cileungsi Renaldy Yusab Fiyansyah memaparkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Cileungsi, dari jumlah penduduk dan luas wilayah hingga permasalahan dan solusi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Cileungsi.
Bupati Ade Yasin di hadapan masyarakat Cileungsi menyampaikan bahwa dirinya bukan pejabat, tetapi “pelayan masyarakat”.
“Di sini saya milik masyarakat Kabupaten Bogor, bukan milik partai tetapi saya Bupati Bogor, yang harus melayani dan dapat memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkap Ade Yasin kemarin.
“Saya adalah milik masyarakat Kabupaten Bogor, bukan pejabat tapi pelayan masyarakat, masyarakat tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan pelayanan. Kita punya program Panca Karsa yaitu Bogor Cedas, Bogor Sehat, Bogor Membangun, Bogor Maju dan Bogor Beradab, jadi semua kita akan layani,” tambahnya.
Ade Yasin juga menyinggung soal keluhan terhadap pelayanan yang didapat oleh pasien BPJS di rumah sakit di Kabupaen Bogor. “Adanya keluhan soal BPJS, akan kita lakukan pengawasan ke seluruh rumah sakit negeri atau swasta,” tutur Ade.
“Dengan keluhan masyarakat mengenai BPJS, tadi saya sudah periksa dan ternyata itu bukan rumah sakit negeri tetapi rumah sakit swasta, tetapi tetap akan kita lakukan pengawasan baik itu rumah sakit swasta atau pun rumah sakit negeri,” pungkasnya.
© Copyright 2019 UMKM KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved