Rabu, 05 Mei 2021

Siap siap bagi pelaku UMKM akan di cairkan lagi

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Pemerintah akan melanjutkan pencairan BLT UMKM 2021. Pencairan tahap kedua akan dilakukan awal Mei 2021 mendatang kepada 3 juta penerima.

Sebagai informasi, bagi mereka yang belum mendapatkan BLT UMKM pada tahun lalu, kini proses pengusulan BLT UMKM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM bagian Deputi Bidang Usaha Mikro.

Jika sudah dinyatakan sebagai penerima, pelaku usaha mikro akan menerima informasi notifikasi dari lembaga penyalur melalui pesan teks seperti whatsapp atau panggilan telepon.

"Setelah mendapat informasi, penerima dapat mendatangi lembaga penyalur dengan membawa dokumen e-KTP; fotokopi NIB atau SKU; kartu keluarga," tulis akun Instagram @kemenkopukm yang dikutip Okezone, Rabu (21/4/2021).

Kemudian, tahapannya ialah mengkonfirmasi dan menandatangani pertanggungjawaban mutlak sebagai penerima BLT UMKM.

"Setelah verifikasi dokumen dan data, bank penyalur akan mencairkan dana BLT sebesar Rp1,2 juta secara langsung dan sekaligus," sambungnya.

Selasa, 16 Februari 2021

Tinggal 4 Hari Lagi, BLT Rp 2,4 Juta Disalurkan ke 1,4 Juta UMKM! Ini Cara Cek Daftar Penerima BPUM

UMKM KABUPATEN BOGOR - Tinggal 4 hari lagi, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM yang disalurkan Kemenkop UKM dihentikan penyalurannya.

Seperti diketahui, BRI mengumumkan bahwa penyaluran BPUM dilakukan hingga 19 Februari 2021. BPUM disalurkan ke penerima yang terdaftar di 2020.

Kuota penerima BPUM di tahun 2020 sendiri sebanyak 9,1 juta UMKM. Dalam program ini, tiap UMKM mendapat bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Sedangkan hingga saat ini, BPUM baru dicairkan ke 7,7 juta pelaku UMKM dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 18,6 triliun.

Pemerintah mengumumkan bahwa penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM bakal disalurkan hingga 19 Februari 2021.

Seperti diketahui, BPUM merupakan bansos yang diberikan untuk meringankan beban UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Adapun perpanjangan penyaluran BPUM itu merupakan instruksi Kemenkop UKM. Menengok penyaluran pada tahun 2020 belum tuntas seluruhnya.

Artinya yang disalurkan pada Februari 2021 ini, sekitar 1,4 juta UMKM bakal mendapat Rp 2,4 juta.

Adapun untuk mengecek daftar penerima BPUM, masyarakat bisa mengecek link eform.bri.co.id/bpum. Jika nama tercantum, maka otomatis lolos.

Jika masyarakat sudah mengecek status bantuan bagi dirinya, maka mereka dapat segera menghubungi Kantor BRI terdekat untuk mengecek waktu atau jadwal pencairan.

Hal ini mempertimbangkan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan, pencairan BPUM dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan.

Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan saat mencairkan BPUM:


1. Tabungan

2. KartuTM dan KTP

3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan kuasa penerima dana banpres


Editor : Sukma

Senin, 01 Februari 2021

Manfaat dan Kegunaan NPWP bagi UMKM

UMKM KABUPATEN BOGOR - NOMOR Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukanlah hal yang asing bagi Dimas. Pria berusia 33 tahun ini sudah lama memiliki NPWP. Meski begitu, ia tidak tahu menahu soal manfaat atau kegunaan NPWP. Baginya, NPWP hanya sekadar kewajiban setiap warga negara.

“Eh apa yah? Saya cuma tahu NPWP itu wajib buat semua orang. Apalagi kalau mengajukan kredit atau mau kerja,” kata pria yang bekerja di bilangan Jakarta Selatan ini saat ditanya perihal kegunaan NPWP, Jumat (14/2/2020).

Pengetahuan yang terbatas mengenai kegunaan dan manfaat NPWP bisa jadi tidak hanya dialami Dimas. Selama ini, sosialisasi pajak toh memang lebih banyak seputar fungsi pajak buat negara, bukan mengenai hal-hal teknis yang mendasar seperti kegunaan NPWP.

Dalam banyak sosialisasi, yang disebutkan hanyalah pentingnya warga negara membayar pajak, karena dengan uang pajak itu negara dapat membiayai dirinya sekaligus menyejahterakan rakyat, mulai dari membangun infrastruktur, memberi subsidi, dan seterusnya.

Lalu, apa sebenarnya manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak?

  1. Menghindari sanksi pidana.
    Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan, warga yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi tidak memiliki NPWP terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
  2. Mengajukan kredit ke bank.
    Ketika mengajukan kredit ke bank, bank memerlukan dokumen seperti NPWP sebagai jaminan untuk mencairkan dana. NPWP ini juga berfungsi sebagai identitas peminjam ketika bank memotong PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman.
  3. Pengajuan dan pembuatan SIUP.
    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan bukti sah dari berdirinya suatu usaha. NPWP menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pemerintah daerah memberikan SIUP kepada pengusaha.
  4. Menghindari tarif pajak tinggi
    Bagi yang tidak punya NPWP, wajib pajak yang terkena PPh Pasal 21 akan lebih besar 20% ketimbang yang memiliki NPWP. Untuk tarif PPh Pasal 23, pembayaran pajaknya menjadi dua kali lipat.
  5. Membuat paspor
    Bagi yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, paspor tentu wajib dimiliki. NPWP menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan untuk membuat paspor, selain KTP dan Kartu Keluarga.
  6. Mengurus restitusi
    Jika telanjur membayar pajak yang pembayarannya melebihi nominal yang seharusnya, tentu Anda ingin mengambil kembali kelebihan uang yang dibayarkan tersebut. Nah, untuk itu Anda perlu membawa NPWP untuk mengklaim uang tersebut.
  7. Melamar Pekerjaan
    Banyak perusahaan mewajibkan para calon pekerjanya memiliki NPWP. Sebab, ketika nanti sudah bekerja sebagai karyawan, perusahaan akan memotong PPh Pasal 21 karyawannya dengan tarif normal, yaitu tarif bagi karyawan yang memiliki NPWP.

Dengan segala manfaat dan kegunaan tersebut, maka jangan ragu lagi untuk segera membuat NPWP. Membuat NPWP tentu tidak serta-merta mempermudah hidup Anda, tetapi itu adalah langkah awal untuk membuat hidup Anda lebih mudah.



Sabtu, 09 Januari 2021

Inilah Jadwal Penyaluran BLT UMKN 2,4 Juta, Berikut Syarat Penerima dari Kemenkop UMKM

UMKM KABUPATEN BOGOR - Terkait Jadwal penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta telah disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

BLT UMKM akan disalurkan hingga 31 Januari 2021 kepada para penerima yang telah memenuhi syarat yang di tetapkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

Para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan usaha sebesar Rp2,4 juta dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

"Kami menyediakan sistem yang bisa diakses secara real time oleh masyarakat. Jadi sebelum ke kantor BRI, pelaku usaha mikro dapat memastikan terlebih dahulu melalui e-form BRI," kata Direktur Mikro BRI Supari dalam keterangan pers nya di Jakarta, pada Senin, 4 Januari 2021.

Dalam penyaluran nantinya, pihak BRI memastikan bahwa tetap mengedepankan penggunaan teknologi dan distribusi bantuan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dia juga menyampaikan sebelum mendatangi kantor BRI lebih baik masyarakat mengakses laman https://eform.bri.co.id/bpum untuk mengetahui sebagai penerima BPUM atau tidak.

Pencairan BPUM ini dilaksanakan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan BRI mengingat kapasitas kantor dan juga demi menghindari terjadinya kerumunan.

Penerima BPUM bisa datang mengambil haknya dengan membawa dokumen yang menjadi syarat dari Kementerian Koperasidan UKM.

Dilansir dari laman kemenkop UKM, para penerima bantuan ini merupakan hasil dari verifikasi data yang sesuai dengan syarat yang menjadi ketetapan sebagai berikut.

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai NIK dan KTP

3. Memiliki Usaha Mikro

4. Bukan anggota ASN, TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD

5.Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6.Memiliki saldo di bank penyalur (biasanya bank BRI) kurang dari Rp2 juta

7. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Perlu diingat bahwa bantuan UMKM Rp2,4 juta ini yang cair bulan januari ini merupakan bantuan lanjutan tahun sebelumnya yang belum tersalurkan, adapun mengenai anggaran bantuan tahun 2021 masih dalam pembahasan.

Itulah jadwal penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta tahun 2021 yang akan disalurkan bagi para penerima yang telah memenuhi syarat dari Kemkopukm.***


Senin, 04 Januari 2021

LENGKAP! Ini Cara Daftar BLT UMKM Rp2,4 Juta 2021 dan Cara Cairkan Uang agar Masuk Rekening

UMKM KABUPATEN BOGOR - Bagi pelaku UMKM yang akan daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021. Simak tahapan lengkap mulai dari cara daftar, hingga cara cairkan uang agar langsung masuk rekening.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM (Kemenkop UKM) akan kembali menyalurkan BLT UMKM Rp2,4 juta bagi pelaku UMKM di tahun 202.

Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT UMKM merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Sebelumnya, program BLT UMKM Rp2,4 juta ini telah dilakukan di tahun 2020. Kabar baiknya, pemerintah akan kembali menyalurkan di tahun 2021, karena Kemenkop UKM menerima data pelaku UMKM yang masih membutuhkan bantuan untuk usahanya.

“Insya Allah tahun depan (2021) akan dilanjutkan. Presiden sudah instruksikan karena UMKM masih berat terutama di mikro,” kata Menkop UKM Teten Masduki, sebagaimana Fix Indonesia mengutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Kuota bagi pelaku UMKM yang akan dapat BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 ini akan disediakan bagi 20 juta pelaku UMKM dengan anggaran sebanyak Rp48 triliun.

Bagi pelaku UMKM yang ingin daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 dari Kemenkop UKM, Anda harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh Kemenkop UKM.

Berikut persyaratan dari pemerintah bagi pelaku UMKM yang akan daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021, antara lain:

  1. Merupakan Warga Negara Indonesia
  2. Mempunyai NIK dan KTP
  3. Memiliki Usaha Mikro
  4. Bukan ASN, TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD
  5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
  6. Memiliki saldo di bank penyalur (biasanya bank BRI) kurang dari Rp2 juta
  7. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Selain persyaratan yang telah disebutkan diatas, pelaku UMKM juga harus memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai UU No. 20 Tahun 2008, diantaranya:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta
  3. Selain persyaratan diatas tidak diperbolehkan mendapat Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Apabila pelaku UMKM telah memenuhi persyaratan dan kriteria pelaku UMKM sesuai dengan UU No 20 Tahun 2020, pelaku UMKM melakukan pendaftaran kepada Lembaga Pengusul untuk daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3, diantaranya.

  1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota
  2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
  3. Kementerian/Lembaga
  4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Setelah itu, pelaku UMKM akan mengisi kelengkapan data kepada pengusul sebagai syarat untuk daftar BLT UMKM Rp2,4 tahap 3, berikut data yang harus diisi oleh pelaku UMKM.

  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Nama Lengkap
  3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP
  4. Bidang Usaha dengan menyertakan Surat Keterangan Usaha (SKU)
  5. Nomor telepon.

Berikut ini cara cek nama penerima di link eform.bri.co.id/bpum bagi penerima BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021:

  1. Klik e-form BRI melalui link https://eform.bri.co.id
  2. Klik BPUM (Cek Data BPUM)
  3. Jendela Penerima BPUM UMKM akan terbuka
  4. Masukkan NIK dan Kode Verifikasi
  5. Klik ‘proses inqury’.

Apabila penerima telah mendapatkan informasi mengenai penerimaan BLT UMKM Rp2,4 juta melalui SMS, bisa langsung melakukan pencairan di bank penyalur, dengan membawa dokumen penting agar uangnya bisa langsung cair ke rekening.

Berikut dokumen yang wajib dibawa ketika melakukan pencairan uang BLT UMKM Rp,24 juta tahap 3:

  1. Buku Tabungan
  2. Kartu ATM
  3. KTP
  4. Bukti penerima dari eform bri scanner
  5. Notifikasi SMS pemberitahuan penerima BLT UMKM Rp2,4 juta.

Perlu diketahui bahwa penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 ini akan diberikan langsung senilai Rp2,4 juta kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan dan diberikan hanya satu kali.***

Sumber : Kemenkop UKM
Info : Sukma

Sabtu, 07 November 2020

BLT UMKM Rp2,4 Juta untuk 12 Juta UKM Diperpanjang Hingga 2021, Segera Daftar Syaratnya Mudah

Info Desa Kabupaten Bogor - Program bantuan langsung tunai (BLT) UMKM atau Banpres Produktif sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro (UKM) direncanakan akan diperpanjang Kemenkop UKM hingga tahun 2021.

Perpanjangan program subsidi ini merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19.

Jika anda ingin mendaftarkan diri sebagai penerima BLT UMKM anda bisa mendaftarkan diri anda dan usaha anda ke Dinas Koperasi di kabupaten/kota masing-masing karena daftar online sudah ditutup.

Dikutip Ringtimes Bali dari laman Kemenkop UKM, Minggu 27 September 2020 para penerima bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) UMKM untuk permodalan usaha ini akan diberitahu melalui sebuah pesan singkat (SMS) jika dia penerima bantuan tersebut.

SMS ini, lanjut keterangan tersebut, akan disampaikan oleh bank penyalur bantuan. Adapun bank penyalur bantuan BLT UMKM adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri Syariah.

BLT UMKM senilai Rp2,4 juta ini akan diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM yang sudah memenuhi syarat.

Setelah menerima SMS dari bank, penerima bantuan BLT UMKM harus melakukan verifikasi dan memastikan telah memenuhi persyaratan.

Untuk diketahui, total Bantuan Presiden untuk Usaha Mikroatau BLT UMKM yang telah disalurkan sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 telah mencapai lebih dari Rp13 triliun atau 61% dari target penyaluran di tahap awal.

Pemerintah mengukur 12 juta pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan ini hingga akhir tahun. Masing-masing penerima mendapatkan hibah sebesar Rp2,4 juta.

Syarat mendapatkan bantuan BLT UMKM:

-warga negara Indonesia

-Mempunya nomor induk kependudukan (NIK)

- Memiliki Usaha Mikro

- Bukan ASN, TNI / Polri serta pegawai / BUMD

- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

- Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP domisili usaha

Yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Kemudian bagaimana cara mengakses Banpres Produktif untuk usaha mikro:

Warga yang ingin mendapatkan bantuan ini biasanya diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro antara lain:

- Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM

- Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum

- Kementerian / Lembaga

- Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK

Kemudian Anda bisa memasukkan data masing-masing kepada pengusul dengan syarat sebagai berikut:

- Nomor induk kependudukan (NIK)

- Nama lengkap

- Alamat tempat tinggal sesuai KTP

- Bidang usaha

- Nomor telepon

Nah, tertarik untuk mendaftar segera ke Dinas Koperasi di amasing- kota / kabupaten anda karena BLT UMKM atau Banpres ini rencananya akan diperpanjang hingga 2021. Semoga berhasil.


Editor: Putra Jaya Sukma

Sumber: KemenkopUKM

Kamis, 05 November 2020

Tak Harus Punya Rekening BRI, BLT UMKM Rp2,4 Juta Bisa Cair, Ini Cara Daftar dan Cek BPUM Pakai KTP

Info Desa Kabupaten BogorTanpa nomor rekening Bank BRI, pelaku usaha mikro masih bisa dapat BLT UMKM program BPUM Rp2,4 juta.

BLT UMKM program BPUM masih bisa cair ke kantong penerima meski tidak punya rekening BRI.

Simak cara daftar BLT UMKM program BPUM tanpa harus punya rekening BRI berikut ini.

Pendaftaran BLT UMKM masih dibuka hingga saat ini.

Pelaku usaha mikor menjadi sasaran dari penyaluran BLT UMKM program BPUM ini.

Dana hibah Rp2,4 juta akan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang diinyatakan sebagai penerima.

Pendaftaran BLT UMKM bisa dilakukan secara offline di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat dengan membawa berkas sebagai berikut.


1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Data nama lengkap

3. Data alamat tempat tinggal sesuai KTP

4. Data bidang usaha

5. Nomor HP


Sebelum melakukan pendaftaran BLT UMKM, pendaftar harus memenuhi kriteria berikut ini.


1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Setelah melakukan pendaftaran BLT UMKM program BPUM, peserta yang lolos akan dapat pemberitahuan SMS dari Bank BRI.

Pelaku usaha mikro juga bisa cek BLT UMKM via Eform BRI di eform.bri.co.id/bpum, caranya sebagai berikut.

2. Masukkan nomor KTP dan Kode Verifikasi

3. Klik ‘Proses Inquiry’ lalu akan ada pemberitahuan apakah nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak

4. Jika dinyatakan sebagai penerima dapat segera melakukan konfirmasi ke Bank BRI terdekat untuk mengurus perihal pencairan.

Apabila penerima BLT UMKM program BPUM belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri).


Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : Komenkop

Minggu, 01 November 2020

Pinjaman 25-50Jt KUR tanpa anggunan, Petani Makin Minati

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan petani. Hal ini pula yang menyebabkan KUR makin diminati, salah satunya oleh petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu dikemukakan Uju Juandi dan anggota Kelompok Tani Sinar Fauzan, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Menurut Uju, para petani anggota kelompok banyak yang mengambil pinjaman KUR, khususnya untuk modal awal usahatani. Pengembaliannya diharapkan juga cukup lancar.

“Alhamdulillah program KUR ini sangat membantu petani, khususnya dalam menyediakan permodalan di awal usahatani, yaitu biaya pengolahan tanah dan penanaman,” ujar Uju Juandi, yang sekaligus menjabat Collector Agent (CA) dari Kelompok Tani Sinar Fauzan.

Uju menuturkan, kelompoknya telah memanfaatkan dana KUR sejak tahun 2017. Dia mengakui, untuk pengembaliannya cukup lancar. Ini berkat dirinya selalu mensosialisasi dan berkoordinasi dengan anggota kelompok tani yang berjumlah 95 orang.

“Saya selalu menekankan kepada anggota bahwa dana yang disalurkan adalah dana yang wajib dikembalikan,” ungkapnya.

Namun, dia menyayangkan, KUR pada tahun 2020 ini agak sulit pencairannya. Kalau dulu, 1 sampai 2 minggu sudah cair. Saat ini, 1 bulan sejak pengajuan, baru dilaksanakan akad.

“Memang petani senang dengan adanya penurunan suku bunga menjadi 6%, namun kami berharap pencairannya bisa lebih dipermudah, khususnya waktu pencairan bisa dipercepat,” harapnya.

Penyaluran Lancar

Sementara, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut Dudung Sumirat optimis serapan dana KUR di Kabupaten Garut bisa terealisasi 100% dari target.

Menurut dia, sebanyak 10% petani tanaman pangan di Kabupaten Garut sudah ikut program KUR. “Potensi lahan tanaman pangan di Kabupaten Garut cukup luas, yaitu 42.663 hektare (ha) untuk padi,  jagung 186.000 ha, dan kedelai 8.000 ha. Diharapkan penyaluran KUR tahun 2020 dapat mencapai target 100%,” ungkap Dudung.

Optimisme Dudung sangat beralasan karena sejak tahun 2018 penyaluran dan pengembalian dana KUR cukup lancar. Dana KUR tanaman pangan yang sudah tersalur tahun 2018 sebesar Rp19  miliar. Untuk tahun 2019 sebesar Rp20 miliar, dan tahun 2020 baru terealisasi sebesar Rp1,4 miliar dari target Rp50 miliar untuk tanaman pangan.

Dudung optimis, dengan hasrat yang tinggi petani Garut bisa memanfaatkan dana KUR ini dengan optimal, sehingga realisasi dapat terserap 100%. Permasalahan pengembalian pun dari petani diharapkan dapat diatasi dengan melihat pengalaman tahun 2018 dan 2019.

Salah satu kecamatan yang cukup besar menerima dana KUR adalah Kecamatan Banyuresmi. Endra, Kepala UPTD Kecamatan Banyuresmi mengatakan, alokasi dana KUR tahun 2020 di Kecamatan Banyuresmi sebesar Rp10 miliar.

Turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi angin segar bagi petani. Pasalnya, KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy Edhy menerangkan, petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan (panen).

“Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 6% per tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp50 juta. “Tahun sebelumnya bunga KUR 7%-8%, tapi sekarang menjadi 6%. Ini pasti tidak akan memberatkan petani,” katanya.

Kejar Serapkan

Kementan sendiri terus berupaya meningkatkan serapan KUR di kalangan petani. Pasalnya, KUR pertanian dinilai sangat produktif, terutama untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Indah Megawati mengatakan, salah satu strategi peningkatan penyerapan KUR pertanian adalah dengan mendorong pemanfaatan di sektor hilir.

“Kami mendorong pemanfaatan KUR untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan),” ujar Indah dalam acara Sosialisasi Percepatan dan Penyaluran KUR di Soreang, Bandung, pekan lalu.

Menurut Indah, selama ini pemanfaatan KUR pertanian memang masih terkonsentrasi di sektor hulu atau budidaya. Padahal, KUR pertanian sektor hulu hanya sebatas KUR mikro dengan plafon Rp5-50 juta.

Sektor hulu, kata Indah, selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian Alsintan.

“Plafon Rp500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli. Selain itu, bunganya tetap hanya 6%,” katanya.

Terkait alokasi sendiri, lanjut Indah, tahun ini pemerintah menyediakan dana KUR sampai Rp50 triliun untuk pertanian. Dengan strategi yang sudah diterapkan, saat ini sudah terserap Rp6 triliun.

Dia menyebutkan, Jawa Barat alokasi KUR pertanian mencapai Rp1 triliun. Dari jumlah tersebut sudah terserap Rp500 miliar. Target setiap provinsi mendapat Rp1 triliun untuk KUR di sektor pertanian.

Indah mengatakan, pada saat ini, pihaknya terus melaksanakan sosialisasi percepatan KUR. Dengan tambahan dana senilai Rp50 triliun di sektor pertanian, anggaran KUR meningkat menjadi Rp190 triliun dari Rp140 triliun.

KUR ini diarahkan untuk pembelian alat pertanian. Sehingga, kredit yang dipinjam oleh petani betul-betul bisa digunakan hal produktif. Pasalnya, serapan KUR di sektor pertanian sangat rendah.

Untuk mempercepat penyerapaan KUR, Kementan akhirnya memilih mengandalkan strategi sendiri. Salah satunya, melakukan pendampingan kepada petani dengan berbagai pihak. Mulai dari konsultan pembiayaan, klinik agrobisnis dan lainnya.

Untuk mendapatkan KUR pertanian pun syaratnya cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking.

“Besaran pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta per orang. Tidak ada agunan dengan hanya 6% per tahun. Penyaluran KUR ini bekerja sama dengan bank milik BUMN,” tegasnya.

Meski begitu, KUR bukanlah bantuan atau subsidi dari pemerintah. Sehingga, dia menekankan agar nasabah KUR pertanian tetap membayar pinjaman. Jangan seperti KUR yang banyak macetnya. Ketua Tim Percepatan Penyaluran KUR Gus Rohim menyampaikan, dengan percepatan penyaluran KUR akan mempercepat produksi komoditi pertanian. Sehingga diyakini tidak sampai 5 tahun Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian. 

Info : Putra Jaya Sukma
Sumber : agroindonesia.co.id

© Copyright 2019 UMKM KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved