Rabu, 05 Mei 2021

Siap siap bagi pelaku UMKM akan di cairkan lagi

 

Info Desa Kabupaten Bogor - Pemerintah akan melanjutkan pencairan BLT UMKM 2021. Pencairan tahap kedua akan dilakukan awal Mei 2021 mendatang kepada 3 juta penerima.

Sebagai informasi, bagi mereka yang belum mendapatkan BLT UMKM pada tahun lalu, kini proses pengusulan BLT UMKM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM bagian Deputi Bidang Usaha Mikro.

Jika sudah dinyatakan sebagai penerima, pelaku usaha mikro akan menerima informasi notifikasi dari lembaga penyalur melalui pesan teks seperti whatsapp atau panggilan telepon.

"Setelah mendapat informasi, penerima dapat mendatangi lembaga penyalur dengan membawa dokumen e-KTP; fotokopi NIB atau SKU; kartu keluarga," tulis akun Instagram @kemenkopukm yang dikutip Okezone, Rabu (21/4/2021).

Kemudian, tahapannya ialah mengkonfirmasi dan menandatangani pertanggungjawaban mutlak sebagai penerima BLT UMKM.

"Setelah verifikasi dokumen dan data, bank penyalur akan mencairkan dana BLT sebesar Rp1,2 juta secara langsung dan sekaligus," sambungnya.

Selasa, 16 Februari 2021

Tinggal 4 Hari Lagi, BLT Rp 2,4 Juta Disalurkan ke 1,4 Juta UMKM! Ini Cara Cek Daftar Penerima BPUM

UMKM KABUPATEN BOGOR - Tinggal 4 hari lagi, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM yang disalurkan Kemenkop UKM dihentikan penyalurannya.

Seperti diketahui, BRI mengumumkan bahwa penyaluran BPUM dilakukan hingga 19 Februari 2021. BPUM disalurkan ke penerima yang terdaftar di 2020.

Kuota penerima BPUM di tahun 2020 sendiri sebanyak 9,1 juta UMKM. Dalam program ini, tiap UMKM mendapat bantuan sebesar Rp 2,4 juta.

Sedangkan hingga saat ini, BPUM baru dicairkan ke 7,7 juta pelaku UMKM dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 18,6 triliun.

Pemerintah mengumumkan bahwa penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM bakal disalurkan hingga 19 Februari 2021.

Seperti diketahui, BPUM merupakan bansos yang diberikan untuk meringankan beban UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Adapun perpanjangan penyaluran BPUM itu merupakan instruksi Kemenkop UKM. Menengok penyaluran pada tahun 2020 belum tuntas seluruhnya.

Artinya yang disalurkan pada Februari 2021 ini, sekitar 1,4 juta UMKM bakal mendapat Rp 2,4 juta.

Adapun untuk mengecek daftar penerima BPUM, masyarakat bisa mengecek link eform.bri.co.id/bpum. Jika nama tercantum, maka otomatis lolos.

Jika masyarakat sudah mengecek status bantuan bagi dirinya, maka mereka dapat segera menghubungi Kantor BRI terdekat untuk mengecek waktu atau jadwal pencairan.

Hal ini mempertimbangkan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan, pencairan BPUM dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan.

Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan saat mencairkan BPUM:


1. Tabungan

2. KartuTM dan KTP

3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan kuasa penerima dana banpres


Editor : Sukma

Senin, 01 Februari 2021

Manfaat dan Kegunaan NPWP bagi UMKM

UMKM KABUPATEN BOGOR - NOMOR Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukanlah hal yang asing bagi Dimas. Pria berusia 33 tahun ini sudah lama memiliki NPWP. Meski begitu, ia tidak tahu menahu soal manfaat atau kegunaan NPWP. Baginya, NPWP hanya sekadar kewajiban setiap warga negara.

“Eh apa yah? Saya cuma tahu NPWP itu wajib buat semua orang. Apalagi kalau mengajukan kredit atau mau kerja,” kata pria yang bekerja di bilangan Jakarta Selatan ini saat ditanya perihal kegunaan NPWP, Jumat (14/2/2020).

Pengetahuan yang terbatas mengenai kegunaan dan manfaat NPWP bisa jadi tidak hanya dialami Dimas. Selama ini, sosialisasi pajak toh memang lebih banyak seputar fungsi pajak buat negara, bukan mengenai hal-hal teknis yang mendasar seperti kegunaan NPWP.

Dalam banyak sosialisasi, yang disebutkan hanyalah pentingnya warga negara membayar pajak, karena dengan uang pajak itu negara dapat membiayai dirinya sekaligus menyejahterakan rakyat, mulai dari membangun infrastruktur, memberi subsidi, dan seterusnya.

Lalu, apa sebenarnya manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak?

  1. Menghindari sanksi pidana.
    Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan, warga yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi tidak memiliki NPWP terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
  2. Mengajukan kredit ke bank.
    Ketika mengajukan kredit ke bank, bank memerlukan dokumen seperti NPWP sebagai jaminan untuk mencairkan dana. NPWP ini juga berfungsi sebagai identitas peminjam ketika bank memotong PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman.
  3. Pengajuan dan pembuatan SIUP.
    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan bukti sah dari berdirinya suatu usaha. NPWP menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pemerintah daerah memberikan SIUP kepada pengusaha.
  4. Menghindari tarif pajak tinggi
    Bagi yang tidak punya NPWP, wajib pajak yang terkena PPh Pasal 21 akan lebih besar 20% ketimbang yang memiliki NPWP. Untuk tarif PPh Pasal 23, pembayaran pajaknya menjadi dua kali lipat.
  5. Membuat paspor
    Bagi yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, paspor tentu wajib dimiliki. NPWP menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan untuk membuat paspor, selain KTP dan Kartu Keluarga.
  6. Mengurus restitusi
    Jika telanjur membayar pajak yang pembayarannya melebihi nominal yang seharusnya, tentu Anda ingin mengambil kembali kelebihan uang yang dibayarkan tersebut. Nah, untuk itu Anda perlu membawa NPWP untuk mengklaim uang tersebut.
  7. Melamar Pekerjaan
    Banyak perusahaan mewajibkan para calon pekerjanya memiliki NPWP. Sebab, ketika nanti sudah bekerja sebagai karyawan, perusahaan akan memotong PPh Pasal 21 karyawannya dengan tarif normal, yaitu tarif bagi karyawan yang memiliki NPWP.

Dengan segala manfaat dan kegunaan tersebut, maka jangan ragu lagi untuk segera membuat NPWP. Membuat NPWP tentu tidak serta-merta mempermudah hidup Anda, tetapi itu adalah langkah awal untuk membuat hidup Anda lebih mudah.



Sabtu, 09 Januari 2021

Inilah Jadwal Penyaluran BLT UMKN 2,4 Juta, Berikut Syarat Penerima dari Kemenkop UMKM

UMKM KABUPATEN BOGOR - Terkait Jadwal penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta telah disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

BLT UMKM akan disalurkan hingga 31 Januari 2021 kepada para penerima yang telah memenuhi syarat yang di tetapkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

Para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan usaha sebesar Rp2,4 juta dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

"Kami menyediakan sistem yang bisa diakses secara real time oleh masyarakat. Jadi sebelum ke kantor BRI, pelaku usaha mikro dapat memastikan terlebih dahulu melalui e-form BRI," kata Direktur Mikro BRI Supari dalam keterangan pers nya di Jakarta, pada Senin, 4 Januari 2021.

Dalam penyaluran nantinya, pihak BRI memastikan bahwa tetap mengedepankan penggunaan teknologi dan distribusi bantuan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dia juga menyampaikan sebelum mendatangi kantor BRI lebih baik masyarakat mengakses laman https://eform.bri.co.id/bpum untuk mengetahui sebagai penerima BPUM atau tidak.

Pencairan BPUM ini dilaksanakan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan BRI mengingat kapasitas kantor dan juga demi menghindari terjadinya kerumunan.

Penerima BPUM bisa datang mengambil haknya dengan membawa dokumen yang menjadi syarat dari Kementerian Koperasidan UKM.

Dilansir dari laman kemenkop UKM, para penerima bantuan ini merupakan hasil dari verifikasi data yang sesuai dengan syarat yang menjadi ketetapan sebagai berikut.

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai NIK dan KTP

3. Memiliki Usaha Mikro

4. Bukan anggota ASN, TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD

5.Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6.Memiliki saldo di bank penyalur (biasanya bank BRI) kurang dari Rp2 juta

7. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Perlu diingat bahwa bantuan UMKM Rp2,4 juta ini yang cair bulan januari ini merupakan bantuan lanjutan tahun sebelumnya yang belum tersalurkan, adapun mengenai anggaran bantuan tahun 2021 masih dalam pembahasan.

Itulah jadwal penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta tahun 2021 yang akan disalurkan bagi para penerima yang telah memenuhi syarat dari Kemkopukm.***


Senin, 04 Januari 2021

LENGKAP! Ini Cara Daftar BLT UMKM Rp2,4 Juta 2021 dan Cara Cairkan Uang agar Masuk Rekening

UMKM KABUPATEN BOGOR - Bagi pelaku UMKM yang akan daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021. Simak tahapan lengkap mulai dari cara daftar, hingga cara cairkan uang agar langsung masuk rekening.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM (Kemenkop UKM) akan kembali menyalurkan BLT UMKM Rp2,4 juta bagi pelaku UMKM di tahun 202.

Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT UMKM merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Sebelumnya, program BLT UMKM Rp2,4 juta ini telah dilakukan di tahun 2020. Kabar baiknya, pemerintah akan kembali menyalurkan di tahun 2021, karena Kemenkop UKM menerima data pelaku UMKM yang masih membutuhkan bantuan untuk usahanya.

“Insya Allah tahun depan (2021) akan dilanjutkan. Presiden sudah instruksikan karena UMKM masih berat terutama di mikro,” kata Menkop UKM Teten Masduki, sebagaimana Fix Indonesia mengutip dari laman resmi Kemenkop UKM.

Kuota bagi pelaku UMKM yang akan dapat BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 ini akan disediakan bagi 20 juta pelaku UMKM dengan anggaran sebanyak Rp48 triliun.

Bagi pelaku UMKM yang ingin daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 dari Kemenkop UKM, Anda harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh Kemenkop UKM.

Berikut persyaratan dari pemerintah bagi pelaku UMKM yang akan daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021, antara lain:

  1. Merupakan Warga Negara Indonesia
  2. Mempunyai NIK dan KTP
  3. Memiliki Usaha Mikro
  4. Bukan ASN, TNI/Polri serta pegawai BUMN/BUMD
  5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
  6. Memiliki saldo di bank penyalur (biasanya bank BRI) kurang dari Rp2 juta
  7. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Selain persyaratan yang telah disebutkan diatas, pelaku UMKM juga harus memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai UU No. 20 Tahun 2008, diantaranya:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta
  3. Selain persyaratan diatas tidak diperbolehkan mendapat Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.

Apabila pelaku UMKM telah memenuhi persyaratan dan kriteria pelaku UMKM sesuai dengan UU No 20 Tahun 2020, pelaku UMKM melakukan pendaftaran kepada Lembaga Pengusul untuk daftar BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3, diantaranya.

  1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota
  2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
  3. Kementerian/Lembaga
  4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Setelah itu, pelaku UMKM akan mengisi kelengkapan data kepada pengusul sebagai syarat untuk daftar BLT UMKM Rp2,4 tahap 3, berikut data yang harus diisi oleh pelaku UMKM.

  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Nama Lengkap
  3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP
  4. Bidang Usaha dengan menyertakan Surat Keterangan Usaha (SKU)
  5. Nomor telepon.

Berikut ini cara cek nama penerima di link eform.bri.co.id/bpum bagi penerima BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021:

  1. Klik e-form BRI melalui link https://eform.bri.co.id
  2. Klik BPUM (Cek Data BPUM)
  3. Jendela Penerima BPUM UMKM akan terbuka
  4. Masukkan NIK dan Kode Verifikasi
  5. Klik ‘proses inqury’.

Apabila penerima telah mendapatkan informasi mengenai penerimaan BLT UMKM Rp2,4 juta melalui SMS, bisa langsung melakukan pencairan di bank penyalur, dengan membawa dokumen penting agar uangnya bisa langsung cair ke rekening.

Berikut dokumen yang wajib dibawa ketika melakukan pencairan uang BLT UMKM Rp,24 juta tahap 3:

  1. Buku Tabungan
  2. Kartu ATM
  3. KTP
  4. Bukti penerima dari eform bri scanner
  5. Notifikasi SMS pemberitahuan penerima BLT UMKM Rp2,4 juta.

Perlu diketahui bahwa penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta tahap 3 tahun 2021 ini akan diberikan langsung senilai Rp2,4 juta kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan dan diberikan hanya satu kali.***

Sumber : Kemenkop UKM
Info : Sukma

Jumat, 01 Januari 2021

Jangan Khawatir! 16 Juta Pelaku UMKM Akan Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta di Tahun 2021, Simak Syaratnya

INFO DESA KABUPATEN BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Koprerasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menyalurkan BLT UMKM Rp2,4 juta untuk tahap 1 dan 2.

Penyaluran BLT UMKM Rp2,4 tersebut sudah dimanfaatkan oleh 12 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia,

Artinya, penyaluran BLT UMKM Rp2,4 juta sudah memenuhi kuotanya 100 Persen di tahun 2020.

Namun terdapat kelebihan kuota penerima pada BLT UMKM Rp2,4 juta pada tahap 1 dan 2.

Sekitar 28 juta pelaku UMKM yang sudah mendaftar, dengan target awal hanya untuk 12 juta penerima saja.

Sehingga tersisa 16 juta pelaku usaha mikro yang belum dapat, karena sudah melebihi batas target.

Maka dari itu, Kemenkop UKM akan tetap menyalurkan BLT Banpres UMKM Rp2,4 juta ke tahap 3 di 2021 mendatang.

Akan tetapi, jika memiliki masalah dalam penyaluran program bantuan tersebut, cukup hubungi call center Kemenkop 500-597.

Atau Anda juga bisa datang ke kantor lembaga pengusul untuk mengatasi masalah tersebut.

Berikut inilah kantor lembaga pengusulnya.

1. Dinas yang yang membidangi Koperasi dan UKM

2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum

3. Kementerian/Lembaga

4. Perbankan dan perusahaan pembayaran yang terdaftar di OJK.

Sebelum itu, pastikan cek terlebih dahulu kriteria berikut ini:

1. Memiliki kekayaan paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta

3. Selain persyaratan di atas tidak boleh mendapatkan Banpres Produktif usaha mikro.

Selain itu, cek juga persyaratan berikut ini:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Bukan Aparatul Sipil Negara (ASN)

4. Bukan anggota Tentara Negara Indonesia (TNI)

5. Bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

6. Bukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7. Pelaku UMKM sedang menerima kredit dari bank.

Artikel ini telah tayang di Media Pakuan dengan judul "Kemenkop Targetkan 16 Juta Penerima BLT Banpres UMKM Rp2,4 Juta di Tahap 3 2021, Ini Penjelasannya".

Berikut adalah persyaratan dan pola aduan mengenai BLT UMKM Rp2,4 juta, diharapkan masyarakat mengerti alur pendaftarannya serta syarat berkas yang harus disiapkan.

Hal ini bertujuan supaya Program BLT UMKM tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi mis informasi terkait syarat dan pola ajuan.***(Holis Sindy Sauri/MEDIA PAKUAN)

Info : Putra Jaya Sukma

Kamis, 03 Desember 2020

Ini Bantuan Pemerintah yang Diperpanjang Hingga 2021, Salah Satunya UMKM BPUM

Kabupaten Bogor - Pemerintah Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan selama pandemi Covid-19.

Ada berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ekonominya terdampak.

Bantuan tersebut diantaranya BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja hingga BST.

Kabar baiknya ada beberapa bantuan pemerintah yang bakal diperpanjang hingga 2021, seperti BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST.

Bantuan itu dikatakan berhasil menunjang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jutaan peserta atau masyarakat berhasil mendapatkan Bantuan tersebut.

Meski ada kuota dari setiap bantuan, kabar baiknya BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang hingga 2021, sebagaimana diberitakan Kabupaten Bogor, "Kabar Baik, 4 Bantuan Diperpanjang 2021 BSU Kemendikbud, BPUM, UMKM, Kartu Prakerja dan BST".

Hal ini betul-betul serius dilakukan dengan diperkuatnya RAPBN yang menganggarkan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun 2021.

Alasan program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST diperpanjang adalah untuk menanggulangi Covid-19. Pasalnya belum ada jaminan tahun 2021 Covid-19 sudah hilang di Indonesia.

Menteri BUMN, Erick Tohir mengatakan, RAPBN 2021 pemerintah berencana mengalokasikan Rp 419,31 triliun untuk program BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.

"Sejauh ini kita patut bersyukur negara mampu memberikan bantuan ke masyarakat, bantuan tersebut seimbang dengan penaggulangan Covid-19. Bantuan presiden bantuan produk usaha mikro berjalan sangat baik tentu ini yang akan dilanjutkan di tahun 2021,"

Berikut 4 Bantuan yang diwacanakan akan diperpanjang di tahun 2021 :

1. BLT Subsidi Gaji/Upah (BSU)

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu.

2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dibuat pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta, dan insentif Rp 600 ribu per bulan.

3. BLT UMKM (BPUM)

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

4. BLT PKH Rp 500 Ribu per KK

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau bansos Rp 500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp 500.000 ( BLT Rp 500.000).

Bagi anda yang belum mendapatkan BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST tahun depan merupakan kesempatan. Segera daftarkan diri anda agar berkesempatan menerima BSU PTK Non PNS, BLT UMKM atau BPUM, Kartu Prakerja dan Bansos BST.*** (Putra Jaya Sukma)

© Copyright 2019 UMKM KABUPATEN BOGOR | All Right Reserved